Sonam Wangchuk’s wife challenges Delhi HC order, says it ‘illegally confines’ him to Safdarjung hospital

Istri Sonam Wangchuk Tantang Putusan Mahkamah Tinggi Delhi

Thedeshpost.com – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan kebebasan pribadi, istri Sonam Wangchuk, Dr. Gitanjali J Angmo, secara resmi menantang keputusan Mahkamah Tinggi Delhi (Delhi HC) yang mengharuskan suaminya, seorang aktivis lingkungan berpengaruh, tetap berada di Rumah Sakit Safdarjung. Tantangan ini dilakukan sebagai respons terhadap putusan 19 Juli yang menolak permintaan Angmo untuk memindahkan Wangchuk ke rumah sakit swasta. Istri tersebut menegaskan bahwa keputusan itu melanggar hak asasi pasien yang kompeten, termasuk kebebasan tubuh dan persetujuan informasi medis.

Argumen Pembebasan Pribadi dan Persetujuan Medis

“Putusan Jumat lalu secara efektif menyiratkan bahwa Wangchuk dan istrinya tidak memiliki otoritas mutlak dalam menentukan pengobatan medis,” ujarnya, menurut PTI.

Argumen Angmo berfokus pada kebebasan Wangchuk untuk memilih jenis pengobatan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Ia menekankan bahwa meskipun Wangchuk tidak ditahan secara fisik, keputusan Mahkamah Tinggi telah secara tidak sah mengambil kekuasaan medis dari pasien dan keluarganya, membatasi kebebasannya tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam upaya menyampaikan pendirian, Angmo menyebutkan bahwa putusan itu tidak memadai dalam menjelaskan bagaimana kebebasan tubuh Wangchuk dilanggar. Ia menunjukkan bahwa proses pemindahannya ke Safdarjung terjadi tanpa persetujuan penuh dari pasien, meskipun kondisinya memburuk akibat puasa lapar yang berlangsung selama 17-18 hari. Istri tersebut mengajukan banding untuk memastikan Wangchuk tetap memiliki kontrol atas keputusan medisnya, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Respons Pihak Pemerintah dan Pengambilan Keputusan

Mahkamah Tinggi Delhi menegaskan bahwa pemindahan Wangchuk ke Safdarjung adalah langkah yang diperlukan untuk melindungi hidupnya. Dalam pertimbangannya, mereka menyoroti bahwa pemerintah pusat telah meminta pemantauan medis harian dan intervensi yang diperlukan, sesuai dengan putusan Dewan Peninjauan pada 16 Juli. Pihak berwenang juga menyatakan bahwa keluarga Wangchuk, termasuk Angmo, telah diberikan akses 24 jam penuh untuk bertemu dengan suaminya, serta fasilitas kamar terpisah.

Banding yang diajukan Angmo menuntut agar keputusan 19 Juli dihilangkan, dengan harapan Wangchuk dapat dipindahkan ke rumah sakit swasta yang ia pilih. Tantangan ini menekankan pentingnya prinsip bahwa pasien berhak menentukan sendiri jenis pengobatan yang diterimanya, termasuk kebebasan untuk menolak intervensi medis tertentu. Ia juga menyoroti bahwa keputusan itu secara tidak langsung mengancam hak partisipasi pribadi dalam proses kesehatan.

Dalam sidang lanjutan, Hakim Mini Pushkarna menolak permintaan relaksasi sementara, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran kebebasan pribadi yang jelas terjadi. Meski demikian, Angmo terus menekankan bahwa keputusan Mahkamah Tinggi perlu direvisi karena berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan hak pasien. Tantangan ini menjadi fokus utama bagi pembicaraan tentang keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan kebebasan individu.

Kasus Sonam Wangchuk menarik perhatian luas karena terkait dengan perjuangan lingkungan dan penggunaan kesehatan sebagai alat tekanan politik. Istri aktifis tersebut meminta Mahkamah Tinggi untuk memperhatikan bahwa keputusan terkait dengan pemindahan suaminya ke rumah sakit pemerintah mengabaikan persetujuan informasi yang diperlukan untuk memastikan kebebasan pribadi. Ia menegaskan bahwa pengambilan keputusan medis tidak boleh dilakukan tanpa konsultasi penuh dengan pasien dan keluarganya, terlepas dari situasi kritis yang dialami.

Pengambilan keputusan yang terjadi di Safdarjung juga menjadi sorotan karena menunjukkan perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan keluarga. Angmo berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Tinggi harus lebih jelas dalam menunjukkan alasan pemerintah menahan Wangchuk, terutama ketika kondisi kesehatannya menjadi semakin memburuk. Ia menantikan hasil rapat lanjutan pada 24 Juli, di mana pihak pemerintah diminta menyampaikan laporan status dalam tiga hari, sebagai bukti kepatuhan terhadap prinsip kebebasan medis.