For retest, why curtail rights of 150m Telegram users: High court; attorney general says app a ‘Frankenstein’

Mengapa Membatasi Hak 150 Juta Pengguna Telegram untuk Ulangan?

Thedeshpost.com – Dalam kasus pemerintah yang mengajukan tuntutan pembatasan hak pengguna aplikasi pesan Telegram, Hakim Tinggi Delhi sedang meninjau permohonan yang mengusulkan peninjauan ulang keputusan larangan sementara terhadap platform ini. Permohonan ini terkait dengan ulangan ujian NEET yang akan diadakan pada 21 Juni, yang memicu diskusi mengenai keadilan dalam membatasi hak 150 juta pengguna Telegram di India. Jaksa Agung, R Venkatramani, dalam persidangan hari ini menyebut aplikasi ini sebagai ‘Frankenstein’, mengingat potensinya dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

Argumen untuk Pembatasan Hak Pengguna

Hakim Tinggi Delhi, Tejas Karia, menekankan kebutuhan mengurangi risiko penggunaan Telegram untuk menyebarkan informasi yang bisa memengaruhi keputusan ulangan NEET. Pada sidang kemarin, ia mempertanyakan apakah membatasi hak 150 juta pengguna yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas teroris atau penyebaran informasi salah adalah tindakan yang wajar. “Jika satu akun bisa menciptakan 40 bot, bagaimana kita bisa menjamin keakuratan informasi yang diterima oleh para peserta ujian?” tanya Mehta, pengacara pihak Telegram, saat menjelaskan arsitektur aplikasi tersebut.

Peran Telegram dalam Konteks Hukum

Jaksa Agung, R Venkatramani, menegaskan bahwa Telegram memiliki mekanisme yang memungkinkan perubahan pesan secara balik, sehingga memperbesar kemungkinan penyebaran hoaks. “Aplikasi ini seperti Frankenstein, dengan kemampuan untuk membentuk komunitas yang bisa merespons langsung ketika keluhan diterima,” kata Venkatramani. Ia menambahkan bahwa meskipun Telegram beroperasi melalui cloud, pemerintah tetap berhak mengambil langkah pencegahan selama 30 hari sebagai upaya mengurangi risiko adanya kecurangan sebelum ulangan NEET.

Pihak pemerintah berargumen bahwa Telegram tidak memiliki sistem keamanan yang sama seperti WhatsApp, yang membatasi jumlah bot per pengguna. Dalam kesempatan ini, Venkatramani menekankan bahwa kebijakan pembatasan sementara merupakan langkah wajib untuk melindungi hak siswa yang menghadapi ujian. “Jika kita tidak mengambil tindakan, risiko informasi yang tidak benar akan semakin tinggi,” ujarnya.

Konflik Hak dan Kebutuhan Penegakan Hukum

Hakim Karia menyoroti konflik antara hak pengguna dan kebutuhan penegak hukum. “Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membatasi hak 150 juta orang hanya karena sekelompok warga negara menghadapi ujian?” tanyanya. Ia juga meninjau argumen bahwa penghapusan akun Telegram dapat menghilangkan bukti digital, sehingga mempersulit penyelidikan tindak pidana.

Pengacara pihak pemerintah, Tushar Mehta, menyatakan bahwa Telegram berpotensi dimanfaatkan secara tidak benar oleh kelompok-kelompok tertentu. “Aplikasi ini memungkinkan perubahan pesan, sehingga bisa menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dibantah selama jangka waktu tertentu,” katanya. Mehta menekankan bahwa larangan sementara ini bukan penghapusan total hak pengguna, melainkan tindakan sambil menunggu hasil pengadilan.

Pelaksanaan Langkah Pemerintah

Pemerintah menyampaikan bahwa fitur perubahan pesan di Telegram akan tetap dinonaktifkan hingga 30 Juni sebagai langkah pencegahan. Langkah ini dianggap diperlukan untuk memastikan keadilan dalam ulangan NEET, yang menurut pemerintah bisa diubah secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan luar biasa. “Keputusan ini bersifat sementara dan spesifik ke peristiwa tertentu, yaitu ulangan NEET,” jelas Venkatramani, menambahkan bahwa penggunaan Telegram dalam konteks ini dianggap sebagai ancaman terhadap proses penerimaan siswa yang adil.

Dalam upaya memastikan transparansi, Hakim Karia meminta kedua belah pihak mengirimkan submisi tertulis hingga 19:00 hari itu. Ini bertujuan untuk memperkaya analisis pengadilan mengenai apakah pembatasan hak pengguna adalah tindakan yang sesuai dalam konteks keamanan nasional dan keadilan ujian. “Bagaimana kita bisa menghentikan hak 150 juta orang hanya karena satu kejadian spesifik?” tanyanya, menggambarkan keraguan terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi hak secara luas.

Unduh aplikasi TOI untuk mendapatkan berita terkini dan pembaruan langsung dari pengadilan. Sidang ini menjadi titik penting dalam menentukan masa depan penggunaan Telegram di India, sekaligus menguji keseimbangan antara kebe